Penulis: Fr. Kornelis Aven Renda
Seorang Calon Imam keuskupan Weetebula dan Mahasiswa Fakultas Filsafat Unwira, Prodi Ilmu Filsafat.
Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dan fondasi etika yang esensial dalam menjaga stabilitas dan kerukunan demokrasi di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, Indonesia memerlukan pengikat yang mampu menyatukan perbedaan agar tidak terpecah oleh kepentingan kelompok maupun pribadi. Pancasila bukan sekadar lambang negara, melainkan kristalisasi nilai luhur yang menempatkan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sebagai sasaran utama dalam bernegara. Dalam praktik demokrasi, tantangan terbesar adalah munculnya keinginan untuk memaksakan kehendak, baik demi ego pribadi maupun kelompok, dengan mengabaikan kepentingan bersama. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menuntut setiap orang bersikap toleran terhadap pemeluk keyakinan yang berbeda. Sikap ini merupakan syarat mutlak bagi terciptanya ruang publik yang inklusif. Tanpa etika tersebut, perbedaan pandangan kerap diseret ke dalam fanatisme yang merusak tatanan sosial. Demokrasi yang sehat menghadirkan ruang dialog yang otentik, bukan arena konflik, tempat masyarakat saling menghormati, menjaga toleransi antarumat beragama, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan sesuai keyakinan masing-masing tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain.
Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa dalam setiap proses pengambilan kebijakan atau tindakan politik, harkat dan martabat manusia harus dijunjung tinggi. Etika berdemokrasi yang berpijak pada nilai kemanusiaan akan mencegah diskriminasi dan penindasan terhadap kelompok minoritas. Dalam masyarakat yang majemuk, kemampuan memanusiakan manusia tanpa memandang latar belakang identitasnya merupakan kunci menuju kedamaian sejati dan kebahagiaan bersama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengingatkan bahwa tujuan akhir demokrasi adalah keutuhan bangsa. Etika berdemokrasi menuntut setiap aktor politik menanggalkan kepentingan sempit demi menjaga keutuhan bangsa. Narasi yang memecah belah atau eksklusif seharusnya tidak mendapat tempat dalam ruang debat publik. Sebaliknya, semangat gotong royong dan kerja sama antarkomponen bangsa harus diprioritaskan sebagai wujud kolaborasi dalam membangun negara.
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menekankan hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Demokrasi dalam pengertian ini tidak semata-mata didasarkan pada pemungutan suara yang memenangkan suara terbanyak, melainkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Etika ini menuntut kerendahan hati dan keterbukaan untuk mendengarkan serta menerima aspirasi yang berbeda. Keputusan yang diambil harus mencerminkan kehendak bersama demi kepentingan semua orang. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi tolok ukur keberhasilan demokrasi. Demokrasi yang etis harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Ketimpangan sosial yang tajam kerap menjadi pemicu utama ketegangan dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus diarahkan pada pemerataan kesejahteraan agar demokrasi tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi juga membawa perubahan positif bagi masyarakat. Pancasila sebagai fondasi etika merupakan jawaban atas tantangan zaman agar demokrasi tetap kokoh, manusiawi, dan adil di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.
Pancasila berfungsi sebagai fondasi etika dan ideologi pemersatu yang menjaga demokrasi agar tidak berubah menjadi konflik atau kebencian di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Kelima sila menjadi pedoman moral dan hukum untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan bersama. Demokrasi Pancasila menuntut penghargaan terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, serta menolak fanatisme. Pengambilan keputusan publik harus mengedepankan dialog dan hikmat kebijaksanaan, bukan sekadar kekuatan suara mayoritas atau konflik identitas.